Kemarahan Publik Mulai Terlihat Kepada Sosok Luhut Pandjaitan

sultra.jpnn.com, JAKARTA - Kemarahan publik mulai terlihat kepada sosok Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Alasannya, Luhut Pandjaitan dianggap berada di balik wacana penundaan Pemilu 2024 dan penambahan periode jabatan Presiden.

"Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini (isu penundaan Pemilu 2024, red) diteruskan," kata Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangan persnya seperti yang dilansir JPNN, Minggu (3/4).

La Nyalla mewanti-wanti Luhut Panjaitan agar menghentikan narasi penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Sebab, narasi itu jelas-jelas melanggar konstitusi.

"Saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini (penundaan Pemilu 2024 dan penambahan periode jabatan Presiden RI, red)," kata La Nyalla.

Selain itu, kata dia, kesenangan masyarakat terhadap penambahan masa jabatan Presiden RI terus menurun setelah ada deklarasi dari kepala desa agar Joko Widodo (Jokowi) bisa memimpin Indonesia selama tiga periode.

Mengacu big data yang dimiliki La Nyalla, angka kesenangan terhadap isu penambahan periode Presiden RI turun dari 28 persen menjadi 23 persen setelah muncul deklarasi dari para kepala desa.

“Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat hanya pada posisi 23 persen,” beber mantan Ketua HIPMI Jawa Timur itu.

Menurut La Nyalla, pada saat bersamaan sentimen publik tengah diaduk-aduk oleh persoalan ekonomi. Misalnya, potensi kenaikan tabung gas 3 kilogram.