Tabrak Konstitusi, Kepala Desa Pendukung Jokowi 3 Periode Harus Disanksi

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim juga menyatakan hal senada. Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mempertanyakan kabar yang beredar tentang Kemendagri mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) untuk APDESI hanya sehari sebelum pelaksanaan silatnas beberapa waktu lalu.

Luqman juga mendesak Tito menjatuhkan sanksi kepada para aparat desa yang terlibat dalam acara tersebut. Alasannya, hal itu bertentangan dengan UU.

"Satu, itu (perangkat desa berpolitik, red) menyalahi UU. Kedua, itu menabrak konstitusi karena konstitusi kita mengatur maksimum seseorang boleh jadi presiden dua periode," kata Luqman. (mcr8/jpnn)

Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul

Cecar Mendagri soal Manuver APDESI Dukung Jokowi, Anak Buah Megawati: Bablas