Penundaan Pemilu dan Pilpres 2024 Langgar Konstitusi

sultra.jpnn.com, BALI - Wacana penundaan Pemilu dan Pilpres 2024 mendapat penolakan dari kalangan akademi. Alasannya, pengunduran pesta demokrasi melanggar Undang Undang Dasar 1945.

“Pemilu telah diatur oleh konstitusi negara yang kuat. Semua elemen bangsa semestinya harus taat pada konstitusi negara,” ujar Prof. Dr. I Nyoman Jampel seperti yang dilansir JPNN Bali, Sabtu (26/02).

Pria yang menjabat sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Buleleng, Bali, mengatakan bahwa usulan pengunduran Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 bukan langkah yang tepat.

I Nyoman menjelaskan, pemilu adalah hajatan politik yang berlangsung secara periodik, yakni setiap lima tahun sekali. Negara telah mengatur regulasinya dalam tata aturan perundang-undangan.

"Kalau memang benar diundur ini bisa saja menimbulkan masalah yang lebih serius bagi penyelenggaraan negara," sentilnya.

Seharusnya kata dia, yang dibahas adalah peningkatan kualitas pemilu itu sendiri. Penyelenggara hendaknya mengintensifkan edukasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan selalu menganut asas langsung, umum, bebas dan rahasia.

Sebelumnya, isu pengunduran pemilu sempat mencuat ke publik. Usulan tersebut datang dari Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar. Usulan pengunduran selama dua tahun dengan alasan demi perbaikan ekonomi. (antara/lia/jpnn)