Penghapusan Tenaga Honorer Rugikan Calon Petahana di Pilkada 2024
Pertimbangan mereka justru merasa bangga dapat bekerja di pemerintahan karena mendapatkan status sosial yang baik di tengah masyarakat.
"Pendapatan daerah turun sejak pandemi Covid-19. Tahun 2022 ini baru terlihat perlahan-lahan kondisi kembali normal, aktivitas masyarakat meningkat dan perekonomian berjalan," ucapnya.
Keinginan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, agar pemerintah pusat menangguhkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di pemerintahan tersebut tidak akan berarti apa-apa bila para honorer tidak mendukungnya.
"Semestinya berjuang bersama-sama minta kebijakan khusus dari pusat," tegasnya. (ant/jpnn)
Pengamat Politik dan Pemerintahan Endri Sanopaka mengatakan kebijakan pemerintah menghapus tenaga honorer akan berdampak negatif secara luas.
Redaktur & Reporter : Arwan Mannaungeng
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Sultra di Google News
