Bagaimana Penundaan Pemilu 2024? Muhaimin: Bergantung Ketua Parpol
Selain itu, gagasan menunda jadwal pemilu hingga 1-2 tahun banyak mendapat tentangan dari masyarakat.
Survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei independen bahkan menyebut mayoritas penduduk Indonesia menolak pemilu ditunda.
Beberapa warga yang dikonfirmasi acak oleh awak media di Tulungagung juga menyatakan tidak setuju jika pemilu di undur.
Alasan mereka, selain penundaan pemilu dinilai melanggar amanah konstitusi, tidak ada jaminan situasi pada 2025 ataupun 2026 kondisi stabil serta kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kami menolak wacana penundaan pemilu karena sudah jelas-jelas melanggar UU Dasar 1945 yang mengamanahkan masa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali," kata koordinator relawan Baruklinthing Tulungagung, Anis Baswedan for Presiden. (Antara/JPNN)
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan wacana penundaan Pemilu 2024 bisa terlaksana apabila ketua umum partai politik menyetujui.
Redaktur & Reporter : Arwan Mannaungeng
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Sultra di Google News
