Serapan Anggaran Rendah, Pembayaran TPP ASN di Kota Makassar Ditunda

sultra.jpnn.com, MAKASSAR - Serapan anggaran yang masih rendah berimbas pada penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Terhitung Juni 2022, TPP ASN masih tertahan.

Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat edaran (SE) mengenai penundaan pembayaran TPP ASN. Sejauh ini, serapan anggaran masih di bawah 40 persen.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman mengatakan penundaan itu karena serapan anggaran hingga triwulan II 2022 masih rendah.

"Hingga triwulan II 2022 itu serapan anggaran masih sangat rendah dan salah satu syarat pencairan TPP itu serapan anggaran minimal 40 persen," ujar Helmy di Kota Makassar, Selasa (26/7).

Helmy Budiman mengatakan penundaan TPP ASN terhitung Juni 2022. Penundaan pencairan yang dikuatkan melalui surat edaran bernomor 275.

Dia menjelaskan bahwa regulasi tersebut mengikuti perkembangan dan menyesuaikan realisasi belanja pada APBD dan pendapatan asli daerah (PAD).

Ia mengakui jika hingga saat ini baru tiga OPD yang memenuhi syarat pencairan TPP karena serapan anggarannya sudah mencapai angka 40 persen, bahkan lebih.

Ketiganya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).