Gubernur Ali Mazi Digoyang Isu Korupsi Rp 500 Miliar, Begini Tanggapan Pj Sekprov Asrun

"Saat ini merupakan kesempatan terbaik bagi bapak Gubernur Sultra, Ali Mazi untuk memberikan penampilan terbaik bagi daerah ini, melalui mimpi-mimpi besar yang secara bertahap telah dibuktikan beliau. Ke depan, tentu akan ada pengganti, yang tidak lain dari para generasi muda kita sebagai generasi pelanjut untuk menunjukkan karyanya juga," ucap Asrun di Kendari, Rabu (21/9).

Berkaitan sejumlah hal yang ditudingkan oleh perwakilan mahasiswa asal Sultra di depan gedung KPK Jakarta, menurut Asrun Lio, jangankan pembangunan RS Jantung, pembangunan Jalan Kendari-Toronipa, rehab Rujab Gubernur, hingga masalah penanganan Covid-19 kemarin, semua kegiatan maupun program yang berkenaan dengan penggunaan keuangan daerah atau negara, tetap wajib dipertanggungjawabkan dan mendapatkan pemeriksaan secara berlapis dari lembaga-lembaga pengawasan terkait.

"Jadi kalau meminta agar kami diperiksa, memang kami selalu diperiksa, selalu diawasi, dan selalu dievaluasi. Lembaga pemeriksanya banyak. Perlu diketahui, menjadi seorang pemimpin dengan mimpi besar membangun daerah di tengah keterbatasan anggaran, wajib menanggung risiko. Namun Bapak Gubernur, H Ali Mazi SH berharap, agar masyarakat Sultra dan semua lembaga terkait tetap memberikan doa dan dukungan terbaik, demi Sultra tercinta ini. Mungkin saat ini belum terlihat dampaknya, karena pembangunan itu membutuhkan proses. Namun kalau tidak dimulai dari sekarang maka mustahil bisa memetik hasil di kemudian hari," ujar Asrun.

Ia juga menambahkan, terkait masalah korupsi, Pemprov Sultra di bawah kepemimpinan Gubernur Sultra, Ali Mazi bersama wakilnya Lukman Abunawas sejak awal telah berkomitmen memberantas praktik korupsi, selain dengan adanya sejumlah lembaga audit keuangan, Pemprov Sultra juga melakukan penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan.

"Masalah pencegahan korupsi ini juga telah menjadi salah satu cita-cita kita, diantaranya dengan meningkatkan kerja sama antara Inspektorat Provinsi Sultra dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan tinggi hingga kepolisian, agar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah tetap berjalan sesuai koridornya, sehingga program-program strategis kabupaten, kota, maupun provinsi tetap berjalan dengan baik," papar mantan Kepala Sekretariat Rektor UHO ini.

Dia melanjutkan, berkaitan dengan komitmen tersebut, Pemprov Sultra juga terus melakukan penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan, yang dilakukan secara masif dan berkesinambungan.

"Kita juga memiliki nota kesepahaman dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP,red) Perwakilan Sultra dengan Pemprov pada tanggal 2 Desember 2020 lalu. Beberapa poin yang menjadi fokus, diantaranya meliputi pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah, dan pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah," paparnya lagi.

Mantan Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik UHO ini menambahkan, bahkan sebagai wujud pelaksanaan komitmen tersebut, Pemprov Sultra menghadirkan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari dan Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi Penindakan dan Pencegahan Wilayah IV KPK Niken Ariati, sebagai upaya penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan.