Gubernur Sultra Ali Mazi Kukuhkan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi

sultra.jpnn.com, KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengukuhkan pengurus Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi periode 2022-2025 di Hotel Claro, Selasa (4/10).

Pengukuhan dihadiri oleh Satgas 3 Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), serta sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan pengurus yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri Sultra. 

Ali Mazi mengatakan komite itu akan bekerja dengan membentuk forum atau kelompok kerja antikorupsi serta melaksanakan kegiatan pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai bisnis yang berintegritas, serta nilai anti korupsi antar perorangan atau organisasi.

"Selain itu, tugas Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi juga melakukan sosialisasi profesi ahli pembangunan integritas sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia," ucap Ali Mazi.

Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi juga melakukan sosialisasi regulasi terkait dengan koorporasi dan pelayan publik. Serta menyampaikan rekomendasi yang telah disusun ke pihak-pihak yang dituju baik kepada regulator (kepala daerah) maupun asosiasi bisnis dengan supervisi oleh KPK.

"Melaksanakan koordinasi, mediasi serta memberikan advice antar lembaga dalam rangka perbaikan sistem dan hambatan permasalahan, serta melaporkan hasil tugasnya minimal satu kali dalam setahun. Ini tugas-tugas pokok yang harus dijalankan," katanya.

Sementara itu, Ketua Kadin Sultra Anton Timbang menuturkan dengan diikut sertakan dalam Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi, hal itu merupakan penghargaan dan penghormatan bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya lebih bermartabat dan berintegritas.

Ia menyebutkan pengukuhan komite tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Satgas 3 Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK ke kantor Kadin Sultra pada 22 Maret 2022 lalu.