Gubernur Sultra Ali Mazi Kukuhkan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi

"Waktu kunjungan, kami hanya berdiskusi terkait permasalahan pengurusan perizinan dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan di Sultra," ungkapnya.

Anton membeberkan saat di Kantor Kadin Sultra, KPK juga berdiskusi terkait langkah-langkah apa yang perlu dibenahi agar pelayanan dasar terhadap dunia usaha lebih baik ke depannya.

“Sebab, umumnya kedua aktivitas tersebut berpotensi terjadi penyimpangan atau korupsi,” jelasnya. (mcr6/jpnn)