Luhut Panjaitan Bicara Tunda Pemilu, Politikus PDIP Singgung Sejarah Kelam Orde Baru

sultra.jpnn.com, JAKARTA - Wacana tunda pemilu terus bergulir. Kali ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan soal data rakyat tidak tertarik Pemilu 2024.

Alasan rakyat kemudian tidak sudi anggaran Rp 110 triliun dihamburkan demi menyelenggarakan Pemilu 2024 yang digelar secara serentak.

"Itu bilang kita mau habisin Rp 110 triliun lebih untuk memilih, ini keadaan begini, buat apa, sih. Rp 110 triliun untuk Pilpres dengan Pilkada, kan, serentak. Nah, itu rakyat yang bicara," kata Luhut dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube akun Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu.

Menanggapi omongan Luhut, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyinggung sejarah pada era Orde Baru.

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan I Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menyebut Ketua MPR Harmoko pada 1997 melapor kepada Presiden kedua RI Soeharto.

Isi laporannya menyebut rakyat masih menghendaki Soeharto untuk dipilih oleh MPR menjadi Presiden RI untuk periode ketujuh.

Namun, berselang setahun semua berubah. Harmoko pada 1998 yang mengetok palu memberhentikan Soeharto sebagai Presiden RI setelah jenderal besar itu mengundurkan diri pada 22 Mei 1998.

"Mari kita belajar dari sejarah. Jangan melanggar konstitusi hanya untuk mempertahankan kekuasaan," kata Andreas melalui layanan pesan, Sabtu (12/3).