Soal Dana Umat ACT, Hydro Mengadu ke Bareskrim Polri, PPATK Lapor ke BNPT dan Densus 88
Andi menegaskan laporan tersebut bukan terkait penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana umat yang dikelola ACT.
"Bukan terkait donasi, melainkan kerja sama dengan PT Hydro sebagai pelapor," katanya
PPATK Sebut Ada Aliran Dana Membiayai Aktivitas Terlarang
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah mengindikasikan adanya kejanggalan dalam arus lalu lintas dana Aksi Cepat Tanggap (ACT).
PPATK pernah melaporkan kejanggalan itu kepada Densus 88 Antiteror dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya telah menelusuri aliran dana lembaga kemanusiaan itu.
"Indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang," kata Ivan saat dikonfirmasi, Senin (4/7).
Ivan menerangkan dugaan aktivitas terlarang itu mengarah kepada kelompok terorisme. PPATK pun melaporkan hasil penelusuran aliran dana itu kepada Densus dan BNPT.
"Transaksi mengindikasikan demikian (terorisme), namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait," ujarnya.
Soal kebocoran dana umat yang dikelola lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) rupanya sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri setahun yang lalu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Sultra di Google News
