Pencanangan Bebas Korupsi, Lanud HLO dan Balai POM Kendari Studi Tiru di Kemenkumham Sultra

sultra.jpnn.com, KENDARI - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara kini menjadi rujukan bagi instansi lainnya untuk melakukan perubahan.

Setelah DPRD Konawe Kepulauan melakukan studi tiru soal Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hal yang sama juga dilakukan Lanud HLO dan Balai POM Kendari di Kemenkumham Sultra.

Namun, TNI Angkatan Udara dari Lanud Haluoleo Kendari dan Balai POM Kendari melakukan studi tiru inovasi di Kemenkumham Sulawesi Tenggara terkait dengan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Komandan Lanud (Danlanud) Haluoleo Kolonel Pnb Andy Ferdinand Picaulima mengatakan kunjungan jajarannya di Kemenkumham Sultra untuk belajar karena dalam tahap pencanangan zona integrasi.

"Kami tentu perlu belajar kepada mereka yang sudah lebih dulu dan berhasil karena meraih WBK, sehingga sudah sangat tepat kami belajar ke Kemenkumham ini, supaya kami pun bisa upgrade menjadi lebih baik dalam bidang hal yang sama," ujar Andy Ferdinand di Kendari, Kamis (7/7).

Dia menyebut, banyak informasi didapatkan pihaknya untuk mengembangkan Lanud Haluoleo ke depannya terkait dengan zona integritas, meski jajarannya jarang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat.

"Tetapi setidaknya ada juga yang kami melayani masyarakat khususnya di bidang kesehatan, dari sisi situ. Kemudian yang dalam pengelolaan BMN (barang milik negara) mungkin kami bisa belajar dari apa yang sudah dicapai Kemenkumham Sultra," ujar dia.

Kepala BPOM Kendari Yoseph Nahak Klau mengatakan kunjungan pihaknya dalam rangka mempelajari inovasi yang dilakukan Kemenkumham Sultra sehingga bisa meraih WBK pada tahun 2023 mendatang.